Ketegangan geopolitik yang semakin memanas di Timur Tengah kini berada pada titik yang krusial bagi perekonomian global. Eskalasi konflik yang melibatkan AS-Israel melawan Iran diprediksi akan membawa dampak sistemik, terutama jika jalur perdagangan Selat Hormuz benar-benar ditutup. Selat ini merupakan lokasi perlintasan sekitar 20 persen suplai minyak global. Kekhawatiran akan terganggunya jalur distribusi tersebut telah mendorong harga minyak mentah dunia melonjak hingga menyentuh level 113 dolar AS per barel, yang merupakan angka tertinggi sejak tahun 2020.
Baca Juga : Tender Wajib Wahana Konstruksi Mandiri Dimulai, 37,28% Saham Publik Jadi Target Akuisisi
Kondisi tersebut memberikan tekanan berat bagi struktur anggaran negara-negara importir minyak, termasuk Indonesia. Menurut Dr. Hakam Naja dari Institut untuk Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (Indef), lonjakan harga akibat ketegangan AS-Israel melawan Iran ini telah jauh melampaui angka aman yang ditetapkan dalam asumsi makro APBN 2026. Pemerintah Indonesia sebelumnya mematok asumsi harga minyak hanya sebesar 70 dolar AS per barel. Selisih harga yang begitu lebar ini secara otomatis menciptakan beban subsidi dan kompensasi energi yang membengkak di luar rencana awal keuangan negara.
Dampak finansial dari kenaikan harga minyak ini memiliki efek domino yang sangat terukur terhadap kesehatan fiskal nasional. Secara statistik, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel akan menambah defisit APBN Indonesia sekitar Rp6,8 triliun. Jika eskalasi konflik terus berlanjut dan memaksa harga minyak menetap di kisaran 100 dolar AS ke atas, maka defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diprediksi dapat mencapai angka hampir 4 persen. Kondisi ini sangat riskan karena berpotensi melanggar ambang batas maksimal defisit 3 persen yang telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Baca Juga : Diduga Goreng IPO Saham BEBS, Mirae Asset Kantongi Potensi Untung Rp14,5 Triliun
Menghadapi situasi di mana sentimen AS-Israel melawan Iran menjadi penggerak utama volatilitas pasar, pemerintah dituntut untuk segera merumuskan langkah mitigasi yang taktis. Penyesuaian kebijakan fiskal dan penguatan cadangan energi nasional menjadi pilihan yang sulit namun perlu untuk dipertimbangkan guna mencegah guncangan ekonomi yang lebih dalam bagi masyarakat. Fokus pada kemandirian energi dan efisiensi belanja negara kini menjadi prioritas utama agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian politik global yang kian tidak terprediksi di sepanjang tahun 2026.
